ADEO
VICTOR GRESSANDY
2014-050-193
KEWARGANEGARAAN
KENAIKAN
HARGA
BAHAN
BAKAR MINYAK
KATA PENGANTAR
Puji dan syukur saya panjatkan kepada Tuhan
Yang Maha Kuasa, karena saya dapat menyelesaikan tugas terakhir dari mata
kuliah Kewarganegaraan Saya yang bertemakan kenaikan bbm dan pembatasan bbm. Makalah
ini membahas tentang kenaikan bbm yang berpengaruh tentang masyarakat kecil
berserta pembatasaan bbm kepada masyarakt luas.
Saya menyadari bahwa makalah ini tidaklah
sempurna, oleh karena itu saya menerima kritikan dan saran yang membangun dari
pembaca. Semoga makalah ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Atas
perhatian dan kesempatan serta bimbingan yang telah diberikan Dosen
Kewarganegaraan bapak Suswanto, saya ucapkan terima kasih.
DAFTAR ISI
Bab 1 : Pendahuluan dan Latar Belakang
Bab 2 : Landasan Teori Dan Permasalahan
Bab 3 : Pemecahan Masalah
Bab 4 : Kesimpulan dan Saran
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah
Kebijakan pemerintah untuk
menaikan harga bahan bakar minyak (BBM) dalam negeri menyebabkan perubahan
perekonomian secara drastis. Kenaikan BBM ini akan diikuti oleh naiknya harga
barang-barang dan jasa-jasa di masyarakat. Kenaikan harga barang dan jasa ini
menyebabkan tingkat inflasi di Indonesia mengalami kenaikan dan mempersulit
perekonomian masyarakat terutama masyarakat yang berpenghasilan tetap.
Jika terjadi kenaikan harga BBM
di negara ini, akan sangat berpengaruh terhadap permintaan (demand) dan
penawaran (supply). Permintaan adalah keinginan yang disertai dengan kesediaan
serta kemampuan untuk membeli barang yang bersangkutan. Sementara penawaran adalah
banyaknya jumlah barang dan jasa yang ditawarkan oleh produsen pada tingkat
harga dan waktu tertentu.
Permintaan dari masyarakat akan
berkurang karena harga barang dan jasa yang ditawarkan mengalami kenaikan.
Begitu juga dengan penawaran, akan berkurang akibat permintaan dari masyarakat
menurun. Harga barang-barang dan jasa-jasa menjadi melonjak akibat dari naiknya
biaya produksi dari barang dan jasa. Ini adalah imbas dari kenaikan harga BBM.
Hal ini sesuai dengan hukum permintaan, “Jika harga suatu barang naik, maka
jumlah barang yang diminta akan turun, dan sebaliknya jika harga barang turun, jumlah barang yang diminta akan bertambah.
Masalah lain yang akan muncul
akibat dari kenaikan harga BBM adalah kekhawatiran akan terhambatnya
pertumbuhan ekonomi. Ini terjadi karena dampak kenaikan harga barang dan jasa
yang terjadi akibat komponen biaya yang mengalami kenaikan. Kondisi
perekonomian Indonesia juga akan mengalami masalah. Daya beli masyarakat akan
menurun, munculnya pengangguran baru, dan sebagainya.
Inflasi yang terjadi akibat
kenaikan harga BBM tidak dapat atau sulit untuk dihindari, karena BBM adalah
unsur vital dalam proses produksi dan distribusi barang. Disisi lain, kenaikan
harga BBM juga tidak dapat dihindari, karena membebani APBN. Sehingga Indonesia
sulit untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, baik itu tingkat investasi, maupun
pembangunan-pembangunan lain yang dapat memajukan kondisi ekonomi nasional.
Dengan naiknya tingkat inflasi,
diperlukan langkah-langkah atau kebijakan-kebijakan untuk mengatasinya, demi
menjaga kestabilan perekonomian nasional. Diperlukan kebijakan pemerintah,
dalam hal ini Bank Sentral yakni Bank Indonesia untuk mengatur jumlah uang yang
beredar di masyarakat. Jumlah uang yang beredar di masyarakat ini berhubungan dengan
tingkat inflasi yang terjadi. Banyaknya uang yang beredar di masyarakat ini
adalah dampak konkret dari kenaikan harga BBM.
Bank Indonesia selaku lembaga
yang memiliki wewenang untuk mengatasi masalah ini, selain pemerintah tentunya,
bertugas untuk mengatur jumlah uang yang beredar di masyarakat. Salah
satu langkah yang dilakukan untuk mengatasi inflasi ini adalah dengan
mengatur tingkat suku bunga. Kebijakan menaikan dan menurunkan tingkat suku
bunga ini dikenal dengan sebutan politik diskonto yang merupakan salah satu
instrumen kebijakan moneter.
Dari latar belakang diatas,
maka dalam makalah ini penulis akan membahas mengenai “Dampak Kenaikan
Harga Bahan Bakar Minyak (BBM) Terhadap Tingkat Inflasi dan Perekonomian
Indonesia”.
B. Rumusan Masalah
Adapun masalah-masalah yang
akan dibahas dalam makalah ini adalah mengenai dampak dari kenaikan harga bahan
bakar minyak (BBM) terhadap perekonomian Indonesia, yang didalamnya juga
berdampak pada tingkat inflasi. Masalah ini diambil karena kenaikan harga BBM
dapat mempengaruhi kondisi perekonomian nasional. Dalam makalah ini, penulis
merumuskan masalah sebagai berikut :
1. Apa saja dampak dari kenaikan
harga BBM?
2. Bagaimana dampak kenaikan harga
BBM terhadap inflasi dan perekonomian Indonesia?
3. Bagaimana langkah yang ditempuh
pemerintah untuk mengatasi inflasi yang disebabkan oleh kenaikan harga BBM?
C. Tujuan Makalah
Dari masalah diatas, secara
garis besar tujuan dari penyusunan makalah ini adalah untuk menjelaskan
mengenai dampak dari kenaikan harga BBM. Adapun tujuan dari makalah ini adalah
agar dapat mengetahui secara jelas mengenai :
1. Dampak dari kenaikan harga BBM,
baik itu dampak positif maupun dampak negatifnya.
2. Dapat mengetahui mengenai
dampak kenaikan harga BBM terhadap inflasi yang akan
terjadi.
3. Mengetahui langkah-langkah
pemerintah dalam mengatasi inflasi.
BAB II
LANDASAN TEORI DAN PERMSALAHAN
A.Landasan
Teori
Landasan teori yang digunakan dalam makalah ini menggunakan teori-teori dasar
dalam ekonomi. Teori-teori dasar tersebut terbagi menjadi dua golongan yaitu :
1.
Teori Mikroekonomi
Dalam
teori mikroekonomi ini menganalisis hal-hal seperti interaksi penjual dan
pembeli di pasar barang, tingkah laku pembeli dan penjual dalam melakukan
kegiatan ekonomi, dan interaksi penjual dan pembeli di pasaran faktor.
2.
Teori Makroekonomi
Sedangkan
dalam teori makroekonomi menganalisis aspek berikut seperti penentuan kegiatan
perekonomian dan faktor-faktor yang mempengaruhinya, masalah inflasi dan
pengangguran dan faktor yang menyebabkannya, dan bentuk-bentuk kebijakan
pemerintah dalam menghadapi masalah-masalah ekonomi yang timbul.
B. Permasalahan
Berdasarkan rumusan masalah
diatas dapat di paparkan melalui jawaban dibawah ini:
1. Apakah yang menjadi acuan pemerintah untuk meningkatkan harga BBM di Indonesia?
Duduk permasalahan terkait rencana kenaikan harga BBM ini sudah cukup jelas, yaitu terus meningkatnya harga minyak internasional. Asumsi harga minyak pada UU APBN 2012 adalah USD 90/barel, sementara harga WTIcrude oil per 27 Maret kemarin sudah melonjak hingga sekitar USD 107/barel. Hal ini berdampak pada peningkatan beban untuk subsidi pada fostur APBN, yang menurut pemerintah, dapat meningkatkan defisit anggaran sebesar 1% dari 2.2% menjadi 3.2%. Tentunya hal ini akan berdampak pada peningkatan dana tambahan untuk menambal defisit tersebut, yang pastinya akan dibiayai oleh utang. Terkait kenaikan harga minyak dunia tersebut, pada pembahasan APBN-P 2012 pemerintah juga hendak menaikkan asumsi harga minyak menjadi USD 105/barel.
2. Apakah pengaruh kenaikan BBM terhadap kondisi perekonomian rakyat Indonesia?
Ketika kebijakan sudah diambil, maka akan mempengarui beberapa aspek di dalamnya, meskipun hanya sedikit. Akan tetapi perekonomian rakyat Indonesia yang tergolong di dominasi menengah kebawah, akan merasakan pengaruh yang sangat tinngi. Dimana BBM merupakan salah satu banah utama untuk mata pencaharian mereka, jika BBM naik maka sejumlah barang- barang kebutuhan pokok pun juga akan meningkat.
Dari sektor ekonomi masyarakat, akan berdampak pada menurunya daya beli masyarakat karena kenaikan harga BBM maka akan dibarengi dengan kenaikan tarif listrik, transportasi dan berbagai jenis produk. Golongan masyarakat yang paling terkena dampaknya adalah masyarakat miskin. Kebijakan pemerintah dalam memberikan bantuan langsung tunai sangat bermanfaat bagi golongan ini. Setidaknya dalam jangka pendek ekonomi mereka dapat terbantu. Selanjutnya anggaran tersebut harus mampu dipergunakan dalam meningkatkan ekonomi mikro. Kegiatan perdagangan untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri perlu ditingkatkan dan dipenuhi sehingga mengurangi impor, kemudian jika bisa produk kita di ekspor ke negara lain. Janganlah kita menjadi ketergantungan dengan barang impor terus.
3. Apakah pengaruh kenaikan BBM terhadap kondisi sosial rakyat Indonesia?
Kemudian terkait dengan dampak sosial adalah adanya anggapan bahwa Pemerintah hanya mementingkan kepentingan kelompok asing dan golongan kaya yang hanya mencari keuntungan bahkan aspek sosial yang selama ini terabaikan seperti fasilitas jalan raya yang banyak berlubang, bangunan sekolah banyak yang rusak, belum lagi persoalan sampah yang menumpuk tidak dikelola mengancam kesehatan. Lambannya peran Pemerintah mengatasi aspek sosial ini akan menyulitkan pengambilan keputusan terkait kebijakan yang akan dibuat sehingga nantinya akan menjadi tidak optimal secara keseluruhannya. Ditinjau secara menyeluruh bahwa kehidupan masyarakat di kota dan daerah berbeda sehingga peran Pemerintah Pusat dan Daerah diharapkan dapat bersinergi dengan kondisi sosial yang nampak saat ini.
4. Apakah pengaruh kenaikan BBM terhadap kondisi politik rakyat Indonesia?
Dalam kehidupan politik yang sedang berkembang di masyarakat saat ini dilihat sebagai proses berjalannya demokrasi yang pluralis dengan beragamnya budaya dan suku telah membuat proses demokrasi di Indonesia dinilai sebagai suatu keberhasilan, namun masih terkendala dengan akses informasi yang memadai dan transparansi kinerja Pemerintah Pusat dan Daerah masih kurang memuaskan karena begitu banyaknya pejabat di Pemerintahan yang terjerat perkara hukum seperti korupsi, suap, dan kasus pidana lainnya. Pendapat publik terhadap kebijakan Pemerintah di DPR juga masih kurang memuaskan dengan masih banyaknya skandal anggota dewan yang terkait dengan korupsi, suap, bahkan opini publik banyak juga yang memberikan anggapan bahwa lembaga ini seolah tidak mewakili kepentingan rakyat tetapi telah menjadi mesin politik partai untuk meraih simpati rakyat guna pemilu selanjutnya namun tidak sedikit pula anggapan yang menilai bahwa anggota DPR adalah orang-orang yang cerdas, berintegritas dan akuntabel yang akan menjadi ‘pioneer’ untuk melakukan perubahan yang lebih baik bagi bangsa dan Negara Indonesia.
5. Apakah pengaruh kenaikan BBM terhadap kondisi pendidikan rakyat Indonesia?
Biaya pendidikan terutama pendidikan menengah atas dan pendidikan tinggi akan semakin meningkat. Jangkauan masyarakat ekonomi rendah akan sulit untuk melanjutkan pendidikan karena terbatasnya pendapatan dan harga yang semakin tidak terjangkau. Fasilitas sekolah yang terbatas dan bangunan yang rusak juga masih banyak. Belum lagi di beberapa daerah jumlah sekolah tidak sebanding dengan jumlah penduduknya. Kebijakan pemerintah dengan memberikan dana BOS adalah sudah tepat. Subsidi BBM dapat juga perlu diprioritaskan pada pembangunan sekolah, fasilitas sekolah dan beasiswa pendidikan tinggi bagi anak yang berprestasi. SDM berpendidikan adalah investasi bangsa Indonesia kedepannya.
Pemerintah semestinya menyiapkan perencanaan jangka panjang dalam menyiapkan sumber daya manusia sehingga bisa di latih mencapai tujuan tertentu. Seperti contohnya kalau ingin membuat mobil maka kirimlah orang dalam jumlah tertentu untuk belajar ke Negara maju. Selanjutnya setelah selesai pendidikan mereka diberikan fasilitas untuk mengembangkan kemampuanya hingga mampu membuat pabrik sendiri. Dengan demikian maka tidak akan rugi mengirim orang belajar. Kenyataanya dari tahun 1970, program beasiswa seperti ini tidak jelas alurnya sehingga tenaga ahli yang sudah datang tidak diberdayakan dengan baik.
6. Apakah pengaruh kenaikan BBM terhadap kondisi kesehatan rakyat Indonesia?
Sektor kesehatan akan terkena dampaknya dimana biaya kesehatan yang meningkat menyebabkan jangkauan layanan kesehatan menjadi sulit. Ekonomi masyarakat yang rendah biasanya berhubungan dengan kondisi sanitasi lingkungan yang tidak sehat. Meningkatnya kejadian gizi kurang dan gizi buruk akibat terbatasnya pendapatan. Hal ini perlu menjadi perhatian pemerintah selain hanya memberikan jaminan kesehatan masyarakat juga memberikan pembinaan kesehatan pada masyarakat. Peranan puskesmas sebagai ujung tombak kesehatan masyarakat harus dikembalikan peranan utamanya dala upaya pencegahan penyakit. Merevitalisasi program posyandu dalam membina kesehatan masyarakat dan mendeteksi secara dini tumbuh kembang anak.
7. Apakah pengaruh kenaikan BBM terhadap kondisi pendidikan rakyat Indonesia?
Dampak dari kenaikan BBM melalui kebijakan Pemerintah yang telah diantisipasi lebih dulu selain aspek sosial dan ekonomi juga dalam aspek politik yang dinilai akan menjadi pemicu aksi demonstrasi dari kalangan Mahasiswa, Lembaga Swadaya Masyarakat, bahkan dari kalangan pengamat ekonomi dan politik di berbagai tingkat masyarakat juga di lembaga dewan wakil rakyat. Dalam hal ini Pemerintah telah lebih dulu memberikan perhatiannya dengan penjelasan beserta alasan mengenai rencana kenaikan BBM pada 12 Novermber 2014 nanti, bahwa kenaikan BBM ini terkait dengan situasi global tepatnya kian memanasnya konflik politik di Timur Tengah antara Amerika Serikat, Israel dan sekutunya terhadap Republik Islam Iran sehingga lalu lintas perdagangan minyak dikawasan tersebut tepatnya selat Hormuz ditutup telah membuat harga minyak dunia naik. Pemerintah telah mensinyalir akan adanya penolakan dari berbagai lapisan masyarakat perihal kenaikan BBM ini dan mempersilahkan melakukan aksi penolakan namun himbauan Pemerintah agar tetap menjaga ketertiban dan tidak mengganggu kepentingan umum seperti perusakan bahkan tindakan anarkis lainnya yang dapat menciderai kehidupan demokrasi.
Partai PDIP yang saat ini sedang menjadi partai Pemerintah mengkhawatirkan adanya aksi unjuk rasa terkait masalah kenaikan BBM ini akan menjadi pemicu untuk menggulingkan Joko Widodo – Jusuf Kalla dengan cara-cara inkonstitusional namun begitu berbagai kalangan nampaknya tidak akan menggunakan isu kenaikan BBM ini sebagai isu politik yang justru eskalasi penolakannya akan lebih berbahaya dibandingkan isu kenaikan BBM. Padahal seharusnya Pemerintah dapat lebih mengedapankan opsi-opsi bagi kepentingan rakyat secara luas sehingga tidak menimbulkan pro-kontra diberbagai tingkatan masyarakat, karena kebutuhan hidup masyarakat saat ini saja sudah sulit ditambah akan naiknya harga BBM maka rakyat yang miskin akan tambah miskin dan rakyat yang kaya akan tetap kaya.
Indonesia memiliki banyak potensi sumber daya alam yang dapat dijadikan bahan bakar seharusnya Pemerintah fokus pada bagaimana mengembangkan potensi sumber daya alam tersebut sehingga persediaan energi dapat terbarukan dan dapat menyerap lapangan pekerjaan bagi masyarakat luas. Selama ini Pemerintah hanya fokus pada politik ditingkat pusat dengan isu demokrasi berkeadilan tetapi selama itu pula proses hukum di negeri ini banyak yang terabaikan dan pembangunan infrastruktur yang tidak optimal. Seolah kebijakan yang dibuat hanya untuk formalitas sebagai pembuat kebijakan yang hasil akhirnya justru soal berapa banyak perolehan hasil pemilu mendatang untuk mempertahankan suara pemilihan atau mungkin juga soal kebijakan ekonomi yang pro kepada pihak asing sehingga aspek sosial dan ekonomi rakyat menjadi terabaikan, terakhir ini terkait isu paham neo-liberal yang telah banyak mendapat sorotan dari berbagai pihak sebagai kapitalisme gaya baru dengan pasar bebasnya yang masih tetap mengabaikan kemiskinan dan pengangguran juga krisis ekonomi yang hanya dinilai sebagai komplemen dalam paham ekonomi kapitalisme.
Aspek hukum yang saat ini menjadi kontroversi mengenai soal Peraturan Mahkamah Agung (Perma) No 2 Tahun 2012 tentang Penyelesaian Batasan Tindak Pidana Ringan (Tipiring) dan Jumlah Denda dalam KUHP khususnya kenaikan nilai denda yang tercantum dalam Pasal 364 (pencurian ringan), 373 (penipuan ringan), 379 (penggelapan ringan), 384, 407, dan 482 KUHP yakni sebesar Rp250 menjadi Rp2,5 juta atau mengalami kenaikan sebesar 10.000 kali lipat. Tetapi ini tidak terkait dengan perihal kenaikan BBM namun cukup menjadi perhatian di kalangan praktisi hukum yang menilai Perma ini terlalu terburu-buru sehingga dikuatirkan akan menimbulkan masalah baru.
Selain hal diatas, pemerintah juga dapat melakukan perbaikan- perbaikan seperti: Pertama memperbaiki fasilitas transportasi umum. Mayoritas masyarakat Indonesia menggunakan kendaraan pribadi dalam melaksanakan aktivitasnya. Hal ini tak pelak mengakibatkan konsumsi BBM melonjak. Pengurangan penggunaan kendaraan pribadi akan mengurangi konsumsi BBM secara signifikan. Namun, sayangnya hingga saat ini tidak ada transportasi umum yang cukup nyaman sehingga masyarakat beralih ke kendaraan pribadi. Mudahnya memperoleh kendaraan dan pajak barah mewah yang murah menjadikan para pejabat atau masyarakat menengah ke atas untuk memiliki kendaraan pribadi. Perlunya pengaturan kendaraan pribadi seperti di Jepang dapat mengurangi pemakaian BBM dan sarana angkutan umum dapat menjadi pilihan masyarakat.
1. Apakah yang menjadi acuan pemerintah untuk meningkatkan harga BBM di Indonesia?
Duduk permasalahan terkait rencana kenaikan harga BBM ini sudah cukup jelas, yaitu terus meningkatnya harga minyak internasional. Asumsi harga minyak pada UU APBN 2012 adalah USD 90/barel, sementara harga WTIcrude oil per 27 Maret kemarin sudah melonjak hingga sekitar USD 107/barel. Hal ini berdampak pada peningkatan beban untuk subsidi pada fostur APBN, yang menurut pemerintah, dapat meningkatkan defisit anggaran sebesar 1% dari 2.2% menjadi 3.2%. Tentunya hal ini akan berdampak pada peningkatan dana tambahan untuk menambal defisit tersebut, yang pastinya akan dibiayai oleh utang. Terkait kenaikan harga minyak dunia tersebut, pada pembahasan APBN-P 2012 pemerintah juga hendak menaikkan asumsi harga minyak menjadi USD 105/barel.
2. Apakah pengaruh kenaikan BBM terhadap kondisi perekonomian rakyat Indonesia?
Ketika kebijakan sudah diambil, maka akan mempengarui beberapa aspek di dalamnya, meskipun hanya sedikit. Akan tetapi perekonomian rakyat Indonesia yang tergolong di dominasi menengah kebawah, akan merasakan pengaruh yang sangat tinngi. Dimana BBM merupakan salah satu banah utama untuk mata pencaharian mereka, jika BBM naik maka sejumlah barang- barang kebutuhan pokok pun juga akan meningkat.
Dari sektor ekonomi masyarakat, akan berdampak pada menurunya daya beli masyarakat karena kenaikan harga BBM maka akan dibarengi dengan kenaikan tarif listrik, transportasi dan berbagai jenis produk. Golongan masyarakat yang paling terkena dampaknya adalah masyarakat miskin. Kebijakan pemerintah dalam memberikan bantuan langsung tunai sangat bermanfaat bagi golongan ini. Setidaknya dalam jangka pendek ekonomi mereka dapat terbantu. Selanjutnya anggaran tersebut harus mampu dipergunakan dalam meningkatkan ekonomi mikro. Kegiatan perdagangan untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri perlu ditingkatkan dan dipenuhi sehingga mengurangi impor, kemudian jika bisa produk kita di ekspor ke negara lain. Janganlah kita menjadi ketergantungan dengan barang impor terus.
3. Apakah pengaruh kenaikan BBM terhadap kondisi sosial rakyat Indonesia?
Kemudian terkait dengan dampak sosial adalah adanya anggapan bahwa Pemerintah hanya mementingkan kepentingan kelompok asing dan golongan kaya yang hanya mencari keuntungan bahkan aspek sosial yang selama ini terabaikan seperti fasilitas jalan raya yang banyak berlubang, bangunan sekolah banyak yang rusak, belum lagi persoalan sampah yang menumpuk tidak dikelola mengancam kesehatan. Lambannya peran Pemerintah mengatasi aspek sosial ini akan menyulitkan pengambilan keputusan terkait kebijakan yang akan dibuat sehingga nantinya akan menjadi tidak optimal secara keseluruhannya. Ditinjau secara menyeluruh bahwa kehidupan masyarakat di kota dan daerah berbeda sehingga peran Pemerintah Pusat dan Daerah diharapkan dapat bersinergi dengan kondisi sosial yang nampak saat ini.
4. Apakah pengaruh kenaikan BBM terhadap kondisi politik rakyat Indonesia?
Dalam kehidupan politik yang sedang berkembang di masyarakat saat ini dilihat sebagai proses berjalannya demokrasi yang pluralis dengan beragamnya budaya dan suku telah membuat proses demokrasi di Indonesia dinilai sebagai suatu keberhasilan, namun masih terkendala dengan akses informasi yang memadai dan transparansi kinerja Pemerintah Pusat dan Daerah masih kurang memuaskan karena begitu banyaknya pejabat di Pemerintahan yang terjerat perkara hukum seperti korupsi, suap, dan kasus pidana lainnya. Pendapat publik terhadap kebijakan Pemerintah di DPR juga masih kurang memuaskan dengan masih banyaknya skandal anggota dewan yang terkait dengan korupsi, suap, bahkan opini publik banyak juga yang memberikan anggapan bahwa lembaga ini seolah tidak mewakili kepentingan rakyat tetapi telah menjadi mesin politik partai untuk meraih simpati rakyat guna pemilu selanjutnya namun tidak sedikit pula anggapan yang menilai bahwa anggota DPR adalah orang-orang yang cerdas, berintegritas dan akuntabel yang akan menjadi ‘pioneer’ untuk melakukan perubahan yang lebih baik bagi bangsa dan Negara Indonesia.
5. Apakah pengaruh kenaikan BBM terhadap kondisi pendidikan rakyat Indonesia?
Biaya pendidikan terutama pendidikan menengah atas dan pendidikan tinggi akan semakin meningkat. Jangkauan masyarakat ekonomi rendah akan sulit untuk melanjutkan pendidikan karena terbatasnya pendapatan dan harga yang semakin tidak terjangkau. Fasilitas sekolah yang terbatas dan bangunan yang rusak juga masih banyak. Belum lagi di beberapa daerah jumlah sekolah tidak sebanding dengan jumlah penduduknya. Kebijakan pemerintah dengan memberikan dana BOS adalah sudah tepat. Subsidi BBM dapat juga perlu diprioritaskan pada pembangunan sekolah, fasilitas sekolah dan beasiswa pendidikan tinggi bagi anak yang berprestasi. SDM berpendidikan adalah investasi bangsa Indonesia kedepannya.
Pemerintah semestinya menyiapkan perencanaan jangka panjang dalam menyiapkan sumber daya manusia sehingga bisa di latih mencapai tujuan tertentu. Seperti contohnya kalau ingin membuat mobil maka kirimlah orang dalam jumlah tertentu untuk belajar ke Negara maju. Selanjutnya setelah selesai pendidikan mereka diberikan fasilitas untuk mengembangkan kemampuanya hingga mampu membuat pabrik sendiri. Dengan demikian maka tidak akan rugi mengirim orang belajar. Kenyataanya dari tahun 1970, program beasiswa seperti ini tidak jelas alurnya sehingga tenaga ahli yang sudah datang tidak diberdayakan dengan baik.
6. Apakah pengaruh kenaikan BBM terhadap kondisi kesehatan rakyat Indonesia?
Sektor kesehatan akan terkena dampaknya dimana biaya kesehatan yang meningkat menyebabkan jangkauan layanan kesehatan menjadi sulit. Ekonomi masyarakat yang rendah biasanya berhubungan dengan kondisi sanitasi lingkungan yang tidak sehat. Meningkatnya kejadian gizi kurang dan gizi buruk akibat terbatasnya pendapatan. Hal ini perlu menjadi perhatian pemerintah selain hanya memberikan jaminan kesehatan masyarakat juga memberikan pembinaan kesehatan pada masyarakat. Peranan puskesmas sebagai ujung tombak kesehatan masyarakat harus dikembalikan peranan utamanya dala upaya pencegahan penyakit. Merevitalisasi program posyandu dalam membina kesehatan masyarakat dan mendeteksi secara dini tumbuh kembang anak.
7. Apakah pengaruh kenaikan BBM terhadap kondisi pendidikan rakyat Indonesia?
Dampak dari kenaikan BBM melalui kebijakan Pemerintah yang telah diantisipasi lebih dulu selain aspek sosial dan ekonomi juga dalam aspek politik yang dinilai akan menjadi pemicu aksi demonstrasi dari kalangan Mahasiswa, Lembaga Swadaya Masyarakat, bahkan dari kalangan pengamat ekonomi dan politik di berbagai tingkat masyarakat juga di lembaga dewan wakil rakyat. Dalam hal ini Pemerintah telah lebih dulu memberikan perhatiannya dengan penjelasan beserta alasan mengenai rencana kenaikan BBM pada 12 Novermber 2014 nanti, bahwa kenaikan BBM ini terkait dengan situasi global tepatnya kian memanasnya konflik politik di Timur Tengah antara Amerika Serikat, Israel dan sekutunya terhadap Republik Islam Iran sehingga lalu lintas perdagangan minyak dikawasan tersebut tepatnya selat Hormuz ditutup telah membuat harga minyak dunia naik. Pemerintah telah mensinyalir akan adanya penolakan dari berbagai lapisan masyarakat perihal kenaikan BBM ini dan mempersilahkan melakukan aksi penolakan namun himbauan Pemerintah agar tetap menjaga ketertiban dan tidak mengganggu kepentingan umum seperti perusakan bahkan tindakan anarkis lainnya yang dapat menciderai kehidupan demokrasi.
Partai PDIP yang saat ini sedang menjadi partai Pemerintah mengkhawatirkan adanya aksi unjuk rasa terkait masalah kenaikan BBM ini akan menjadi pemicu untuk menggulingkan Joko Widodo – Jusuf Kalla dengan cara-cara inkonstitusional namun begitu berbagai kalangan nampaknya tidak akan menggunakan isu kenaikan BBM ini sebagai isu politik yang justru eskalasi penolakannya akan lebih berbahaya dibandingkan isu kenaikan BBM. Padahal seharusnya Pemerintah dapat lebih mengedapankan opsi-opsi bagi kepentingan rakyat secara luas sehingga tidak menimbulkan pro-kontra diberbagai tingkatan masyarakat, karena kebutuhan hidup masyarakat saat ini saja sudah sulit ditambah akan naiknya harga BBM maka rakyat yang miskin akan tambah miskin dan rakyat yang kaya akan tetap kaya.
Indonesia memiliki banyak potensi sumber daya alam yang dapat dijadikan bahan bakar seharusnya Pemerintah fokus pada bagaimana mengembangkan potensi sumber daya alam tersebut sehingga persediaan energi dapat terbarukan dan dapat menyerap lapangan pekerjaan bagi masyarakat luas. Selama ini Pemerintah hanya fokus pada politik ditingkat pusat dengan isu demokrasi berkeadilan tetapi selama itu pula proses hukum di negeri ini banyak yang terabaikan dan pembangunan infrastruktur yang tidak optimal. Seolah kebijakan yang dibuat hanya untuk formalitas sebagai pembuat kebijakan yang hasil akhirnya justru soal berapa banyak perolehan hasil pemilu mendatang untuk mempertahankan suara pemilihan atau mungkin juga soal kebijakan ekonomi yang pro kepada pihak asing sehingga aspek sosial dan ekonomi rakyat menjadi terabaikan, terakhir ini terkait isu paham neo-liberal yang telah banyak mendapat sorotan dari berbagai pihak sebagai kapitalisme gaya baru dengan pasar bebasnya yang masih tetap mengabaikan kemiskinan dan pengangguran juga krisis ekonomi yang hanya dinilai sebagai komplemen dalam paham ekonomi kapitalisme.
Aspek hukum yang saat ini menjadi kontroversi mengenai soal Peraturan Mahkamah Agung (Perma) No 2 Tahun 2012 tentang Penyelesaian Batasan Tindak Pidana Ringan (Tipiring) dan Jumlah Denda dalam KUHP khususnya kenaikan nilai denda yang tercantum dalam Pasal 364 (pencurian ringan), 373 (penipuan ringan), 379 (penggelapan ringan), 384, 407, dan 482 KUHP yakni sebesar Rp250 menjadi Rp2,5 juta atau mengalami kenaikan sebesar 10.000 kali lipat. Tetapi ini tidak terkait dengan perihal kenaikan BBM namun cukup menjadi perhatian di kalangan praktisi hukum yang menilai Perma ini terlalu terburu-buru sehingga dikuatirkan akan menimbulkan masalah baru.
Selain hal diatas, pemerintah juga dapat melakukan perbaikan- perbaikan seperti: Pertama memperbaiki fasilitas transportasi umum. Mayoritas masyarakat Indonesia menggunakan kendaraan pribadi dalam melaksanakan aktivitasnya. Hal ini tak pelak mengakibatkan konsumsi BBM melonjak. Pengurangan penggunaan kendaraan pribadi akan mengurangi konsumsi BBM secara signifikan. Namun, sayangnya hingga saat ini tidak ada transportasi umum yang cukup nyaman sehingga masyarakat beralih ke kendaraan pribadi. Mudahnya memperoleh kendaraan dan pajak barah mewah yang murah menjadikan para pejabat atau masyarakat menengah ke atas untuk memiliki kendaraan pribadi. Perlunya pengaturan kendaraan pribadi seperti di Jepang dapat mengurangi pemakaian BBM dan sarana angkutan umum dapat menjadi pilihan masyarakat.
Kedua Pemerintah harus
melakukan efisiensi pada berbagai lini/pos pengguna APBN terutama biaya
operasional dan belanja negara serta sarana prasarana pejabat yang dinilai
terlalu mewah.
Ketiga menekan penguasaan migas oleh asing dan mengembalikannya ke dalam pengelolaan negara sesuai dengan amanatkan pasal 3 ayat (3) UUD 1945. Saat ini pihak asing sudah mengendalikan produksi dan penjualan minyak dari hulu hingga hilir, setidaknya 89% migas dikuasai oleh asing. Kondisi ini diperparah dengan izin pengelolaan sumur-sumur minyak seperti Blok cepu yang dikendalikan oleh Exxon Mobil selama 30 tahun kedepan. Begitu juga sumur minyak yang tersebar di tanah air hampir semuanya dikendalikan oleh asing. Walupun dulu mantan Dirut Pertamina Wydia Purnama pernah menentang kepemilikan asing dan mengatakan pertamina sanggup untuk mengelolanya namun naluri pemerintah untuk menggadaikan asset negara ini pada asing semakin kuat alhasil Wydia Purnama “disingkirkan” dari posisinya karena dinilai tidak mendukung kebijakan pemerintah.
Jika minyak bumi dikelola oleh BUMN maka keuntungan akan lebih dirasakan oleh masyarakat. Pengelolaan yang dominan oleh asing menandakan negara gagal dalam memanfaatkan SDA yang ada. Kenaikan harga BMM jelas tidak mensejahterakan rakyat, seharusnya pemerintah memikirkan solusi cerdas seperti negara penghasil minyak lainnya yang mengelola minyaknya dengan baik dan menjualnya lebih murah di dalam negeri. Sebut saja harga bensin di Arab Saudi Rp 1.068,Bahrain Rp 2.403, Kuwait Rp 1.689, Iran Rp 979, Mesir Rp 2.848, Nigeria Rp 890, Qatar Rp. 1.958, Turmekistan Rp 750, bahkan Venezuela menjual hanya Rp 495. Bayangkan negara penghasil minyak sendiri tapi harga BBM melambung tidak sesuai dengan ekonomi masyarakat,
Keempat hal penting yang perlu dilakukan pemerintah adalah mengoptimalkan upaya pemberantasan KKN. Praktek KKN sudah menjadi penyakit yang akut. Survei TII tahun 2011 menempatkan Indonesia negara terkorup ke 4 di dunia. Sungguh prestasi yang menyakitkan, oleh karena itu sudah saatnya hukuman mati dan pemiskinan bagi koruptor tanpa tanpa tebang pilih. Jika KKN di negeri yang kaya akan SDA ini teratasi penulis yakin masyakat akan sejahtera dan tidak akan ada gelombang penolakan terhadap kebijakan pemerintah.
Ketiga menekan penguasaan migas oleh asing dan mengembalikannya ke dalam pengelolaan negara sesuai dengan amanatkan pasal 3 ayat (3) UUD 1945. Saat ini pihak asing sudah mengendalikan produksi dan penjualan minyak dari hulu hingga hilir, setidaknya 89% migas dikuasai oleh asing. Kondisi ini diperparah dengan izin pengelolaan sumur-sumur minyak seperti Blok cepu yang dikendalikan oleh Exxon Mobil selama 30 tahun kedepan. Begitu juga sumur minyak yang tersebar di tanah air hampir semuanya dikendalikan oleh asing. Walupun dulu mantan Dirut Pertamina Wydia Purnama pernah menentang kepemilikan asing dan mengatakan pertamina sanggup untuk mengelolanya namun naluri pemerintah untuk menggadaikan asset negara ini pada asing semakin kuat alhasil Wydia Purnama “disingkirkan” dari posisinya karena dinilai tidak mendukung kebijakan pemerintah.
Jika minyak bumi dikelola oleh BUMN maka keuntungan akan lebih dirasakan oleh masyarakat. Pengelolaan yang dominan oleh asing menandakan negara gagal dalam memanfaatkan SDA yang ada. Kenaikan harga BMM jelas tidak mensejahterakan rakyat, seharusnya pemerintah memikirkan solusi cerdas seperti negara penghasil minyak lainnya yang mengelola minyaknya dengan baik dan menjualnya lebih murah di dalam negeri. Sebut saja harga bensin di Arab Saudi Rp 1.068,Bahrain Rp 2.403, Kuwait Rp 1.689, Iran Rp 979, Mesir Rp 2.848, Nigeria Rp 890, Qatar Rp. 1.958, Turmekistan Rp 750, bahkan Venezuela menjual hanya Rp 495. Bayangkan negara penghasil minyak sendiri tapi harga BBM melambung tidak sesuai dengan ekonomi masyarakat,
Keempat hal penting yang perlu dilakukan pemerintah adalah mengoptimalkan upaya pemberantasan KKN. Praktek KKN sudah menjadi penyakit yang akut. Survei TII tahun 2011 menempatkan Indonesia negara terkorup ke 4 di dunia. Sungguh prestasi yang menyakitkan, oleh karena itu sudah saatnya hukuman mati dan pemiskinan bagi koruptor tanpa tanpa tebang pilih. Jika KKN di negeri yang kaya akan SDA ini teratasi penulis yakin masyakat akan sejahtera dan tidak akan ada gelombang penolakan terhadap kebijakan pemerintah.
BAB III
PEMECAHAN MASALAH
Pemecahan
Masalah
1. Dari
sisi pelanggan
Daya beli
pasti turun. Tapi ini sejenak, mungkin cuma 2 bulan. Karena pelanggan Indonesia
tidak tahan untuk tidak membeli. Yang pasti terjadi pergeseran sementara,
mungkin pelanggan kelas menengah mencari produk lebih murah namun kualitas
masih bagus, tetapi pelanggan kelas bawah mencari yang paling murah. Pelanggan
kelas atas yang tidak terpengaruh.
Pelanggan
sedang sensitif harga, jadi maunya harga diskon terus. Jangan kaget, sebentar
lagi banyak Promo “Harga Diskon”, “Beli 2 Gratis 1”, “Cuci Gudang”, “Harga
Tidak Naik”. Psikologisnya selalu ingin mendapatkan harga termurah. Makanya
biasanya banyak yang membuang barang lama dengan event diskon. Atau melabel
dengan harga baru lalu di-diskon.
Pelanggan
tetap maunya barang bagus, desain OK, model terbaru, tetapi harga maunya murah.
Nah, produsen biasanya pandai mensiasasti situasi ini. Kita sebagai pedagang
eceran, pasti masih punya peluang besar mendapatkan model-model terbaru dengan
harga terjangkau.
Tidak ada
toko yang tidak menaikkan harga, sehingga pelanggan pasti akan mendapatkan
harga naik pada semua pedagang eceran. Artinya, potensi pelanggan pindah toko
juga kecil. Jadi jangan takut kehilangan pelanggan. Membuat hati pelanggan
lebih nyaman membeli dari kita lebih penting saat ini.
Saatnya
menambah produk yang terjangkau. Ini hanya sebagai pancingan saja, supaya
pelanggan merasa dapat membeli produk di toko kita. Padahal setelah melihat
produk murah, biasanya tidak puas dengan kualitas produknya, ujung-ujungnya
masih ingin beli yang agak mahal tapi bagus.
Yang
kasihan adalah pelanggan yang memang benar-benar tidak mampu beli. Namun
biasanya masih tetap ada peluang beli dengan terpaksa, yaitu pas lebaran. Untuk
itu, penjual wajib menyediakan barang-barang lama atau yang tidak laku dengan
harga super murah.
2. Dari sisi produsen
Dari sisi
produsen, yang pasti produksi tidak mungkin tutup. Produsen otomatis juga tidak
langsung menaikkan harga, apalagi mempunyai stok lama bahan produksi. Produsen
juga takut menaikkan harga, takut produksinya tidak terserap pasar. Jadi
tidak mungkin semena-mena menaikkan harga.
Produsen
pasti makin kreatif, mencoba memberikan nilai tambah produk dari aspek yang
tidak menjadikan harga naik, seperti aspek desain, model dan aplikasi yang
menarik. Karena mereka tahu, sebisa mungkin masih harus menyajikan produk yang
terjangkau.
Produsen
juga hati-hati dalam mengkomunikasikan harga ke pengecer. Produsen juga ingin
membangun pengertian bersama, bahwa produsen dan pengecer harus bisa saling
memahami dampak kenaikan harga.
Demikian
juga pedagang bahan produksi, selama harga pabrik tidak naik, harga bahan juga
cenderung tetap. Kalaupun naik pasti perlahan dan bertahap. Sektor hulu
cenderung menaikkan harga bertahap.
3. Dari sisi makro
Dampak
kenaikan harga BBM adalah berantai. Semua kena dampaknya. Kenaikan harga
terjadi di semua komoditas. Namun semua juga sedang menuju keseimbangan baru.
Karena pada dasarkan ekonomi tidak akan berhenti. Inflasi juga pasti terjadi.
Semua hanya ganti harga saja, namun akan ada shock, dan butuh waktu untuk
pulih. Kenaikan harga BBM bukanlah Lonceng Kematian, hukumnya wajib masyarakat
kecil harus bertahan.
BAB IV
KESIMPULAN DAN SARAN
A. Simpulan
Berdasarkan uraian pada bab
sebelumnya, penulis dapat mengemukakan simpulan dari masalah yang dibahas.
Inflasi merupakan melemahnya atau menurunnya nilai mata uang karena banyaknya
jumlah uang yang beredar dimasyarakat, atau suatau keadaan dimana terjadinya
kenaikan harga-harga secara umum dan terjadi secara terus-menerus (continue).
Naiknya harga bahan bakar
minyak (BBM) akan berdampak bagi masyarakat. Baik itu dampak positif maupun
dampak negatif. Dampak yang signifikan akan terjadi pada tingkat inflasi dan
pada kondisi perekonomian nasional. Dampak kenaikan harga BBM terhadap inflasi
adalah akan terjadi kenaikan pada tingkat persentase inflasi. Jumlah uang yang
beredar di masyarakat akan bertambah, dan akan berdampak pula pada harga
berbagai jenis barang dan jasa. Kondisi perekonomian akan mengalami goncangan,
ketidakstabilan akan terjadi. Iklim investasi akan menurun, sehingga
berpengaruh pada jumlah pendapatan dan pengeluaran pemerintah. Kebijakan
pemerintah untuk mengatasi inflasi adalah dengan kebijakan moneter. Seluruh
instrumen kebijakan moneter efektif dalam mengurangi dan mengatasi inflasi.
B. Saran
Sesuai dengan kesimpulan
diatas, penulis merumuskan saran sebagai berikut.
1. Pemerintah hendaknya memilih
waktu yang tepat untuk mengeluarkan kebijakan menaikan harga bahan bakar minyak
(BBM).
2. Jika inflasi terjadi akibat
dampak dari kebijakan pemerintah, diperlukan suatu langkah yang tepat dalam
mengatasi inflasi yang terjadi.
DAFTAR PUSTAKA
Departemen Pendidikan Nasional. (2005). Kamus Besar Bahasa Indonesia.
Jakarta: Balai Pustaka.
Hamid, Edi Suandi. (2000). Perekonomian Indonesia: Masalah dan Kebijakan
Kontemporer. Jogjakarta: UII Press.
Jaka, Nur dkk. (2007). Intisari Ekonomi untuk SMA. Bandung: CV Pustaka
Mandiri.
Mankiw, N. Gregory. (2006). Makroekonomi Edisi-6. Jakarta: Erlangga.
Rosyidi, Suherman. (2009). Pengantar Teori Ekonomi: Pendekatan Kepada Teori
Ekonomi Mikro dan Makro. Jakarta: Rajawali Pers.
Samuelson, Paul A. dan William D. Nordhaus.
(1986). Ekonomi Edisi Ke-12.
Jakarta: Erlangga.
Wahyuningsih, Endang. (2012). Dampak Kenaikan Harga Minyak Terhadap
Kondisi Ekonomi Indonesia.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar