ATMA JAYA BUSINESS LAW SOCIETY

                                                   ATMA JAYA BUSINESS LAW SOCIETY

• Alamat

  Jl. Jenderal Sudirman Kav. 51 (UNIKA ATMAJAYA), Daerah Khusus Ibukota Jakarta
• Penghargaan

  > 3rd winner & 2nd best contract for the Contract Drafting & Negotiation Competition of the 5th Fakultas Hukum Universitas Indonesia Business Law Competition Piala Hafni Sjahruddin 2014
  
  > 1st winner , 1st & 2nd Best Oralist, 1st best Memorial for Pelita Harapan National Business Law Competition 2015

Email

atmajaya.businesslawsociety@gmail.com

PAGE FACEBOOK :

https://www.facebook.com/Atma-Jaya-Business-Law-Society-897017313665965/info/?tab=page_info

Bapak Presiden Joko Widodo Terpopuler ke 9 di Dunia

Kalahkan Korsel, Jokowi jadi Presiden Terpopuler ke 9 di Dunia



 Dunia , Jokowi , Korea Selatan , Presiden

NyapNyap.com - Center for Digital Society (CfDS) Fisipol UGM mengeluarkan hasil riset komunikasi virtual tentang kepala negara dan institusi negara di dunia. Penelitian itu didasarkan dari tiga indikator yaitu pertama popularitas virtual di Google, Youtube dan Wikipedia. Kedua, intensitas sosial media Facebook dan Twitter yang diukur dari jumah friends, likes, post Followers, dan tweets. Ketiga adalah penggunaan website pemerintah diukur dari keaktifan dan jumlah pengunjung per-hari.

Dari penelitian yang dilakukan selama 30 minggu ini mendapatkan hasil apabila untuk kepala negara paling populer dalam komunikasi virtual yaitu Barrack Obama sebagia Presiden Amerika Serikat disusul peringkat kedua adalah Angela Merkel sebagai Perdana Menteri Jerman.

"Untuk kepala negara di dunia yang paling aktif di Facebook itu nomor satu tetap Obama, Jokowi masuk, tapi di peringkat sembilan. Ini menandakan jika Jokowi cukup populer di Facebook," kata dosen Fisipol UGM Dedy Permadi saat menggelar konferensi pers secara streaming karena sedang studi di Oxford, Kamis (17/12).
Presiden JokowiSementara itu untuk Kepala Negara paling aktif di twitter tetap Barrack Obama kemudian disusul Narendra Modi dari India. Untuk itu pemerintahan di negara yang paling aktif situsnya adalah Inggris yang berada di nomor satu dan kemudian disusul Amerika Serikat.

"Yang cukup mengherankan Korea Selatan justru tidak masuk. Padahal Teknologi Informatika dan Komunikasi mereka itu yang paling canggih," terangnya.

"Ada poin yang perlu kita garis bawahi, yaitu Indonesia belum punya blue print untuk komunikasi virtual. Padahal untuk pencitraan internasional ini sangat penting. Sekarang komunikasi virtual ini lebih efektif ketimbang yang konvensional pasang iklan di pesawat, visit Indonesia," ungkapnya.

Selanjutnya, penelitian tersebut bakal dikembangkan lebih mendalam lagi. CfDS bakal melakukan penelitian mengenai relasi komunikasi virtual dengan tingkat korupsi, efektivitas pemerintahan, transparansi serta akuntabilitas.

"Nanti akan kita kembangkan lebih mendalam lagi. Sementara ini kalau ingin meningkatkan branding Indonesia di dunia internasional, informasi virtual harus dilakukan dalam dua bahasa, bahasa Indonesia dan bahasa Inggris," tandasnya.

TUGAS KWN DULU WAKTU SEMESTER 1 KENAIKAN HARGA BAHAN BAKAR MINYAK

ADEO VICTOR GRESSANDY

2014-050-193

KEWARGANEGARAAN

KENAIKAN HARGA

BAHAN BAKAR MINYAK

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, karena saya dapat menyelesaikan tugas terakhir dari mata kuliah Kewarganegaraan Saya yang bertemakan kenaikan bbm dan pembatasan bbm. Makalah ini membahas tentang kenaikan bbm yang berpengaruh tentang masyarakat kecil berserta pembatasaan bbm kepada masyarakt luas.

Saya menyadari bahwa makalah ini tidaklah sempurna, oleh karena itu saya menerima kritikan dan saran yang membangun dari pembaca. Semoga makalah ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Atas perhatian dan kesempatan serta bimbingan yang telah diberikan Dosen Kewarganegaraan bapak Suswanto, saya ucapkan terima kasih.

DAFTAR ISI

Bab 1 : Pendahuluan dan Latar Belakang

Bab 2 : Landasan Teori Dan Permasalahan

Bab 3 : Pemecahan Masalah

Bab 4 : Kesimpulan dan Saran

BAB I

PENDAHULUAN

A.    Latar Belakang Masalah

Kebijakan pemerintah untuk menaikan harga bahan bakar minyak (BBM) dalam negeri menyebabkan perubahan perekonomian secara drastis. Kenaikan BBM ini akan diikuti oleh naiknya harga barang-barang dan jasa-jasa di masyarakat. Kenaikan harga barang dan jasa ini menyebabkan tingkat inflasi di Indonesia mengalami kenaikan dan mempersulit perekonomian masyarakat terutama masyarakat yang berpenghasilan tetap.

Jika terjadi kenaikan harga BBM di negara ini, akan sangat berpengaruh terhadap permintaan (demand) dan penawaran (supply). Permintaan adalah keinginan yang disertai dengan kesediaan serta kemampuan untuk membeli barang yang bersangkutan. Sementara penawaran adalah banyaknya jumlah barang dan jasa yang ditawarkan oleh produsen pada tingkat harga dan waktu tertentu.

Permintaan dari masyarakat akan berkurang karena harga barang dan jasa yang ditawarkan mengalami kenaikan. Begitu juga dengan penawaran, akan berkurang akibat permintaan dari masyarakat menurun. Harga barang-barang dan jasa-jasa menjadi melonjak akibat dari naiknya biaya produksi dari barang dan jasa. Ini adalah imbas dari kenaikan harga BBM. Hal ini sesuai dengan hukum permintaan, “Jika harga suatu barang naik, maka jumlah barang yang diminta akan turun, dan sebaliknya  jika harga barang turun, jumlah barang yang diminta akan bertambah.

Masalah lain yang akan muncul akibat dari kenaikan harga BBM adalah kekhawatiran akan terhambatnya pertumbuhan ekonomi. Ini terjadi karena dampak kenaikan harga barang dan jasa yang terjadi akibat komponen biaya yang mengalami kenaikan. Kondisi perekonomian Indonesia juga akan mengalami masalah. Daya beli masyarakat akan menurun, munculnya pengangguran baru, dan sebagainya.

Inflasi yang terjadi akibat kenaikan harga BBM tidak dapat atau sulit untuk dihindari, karena BBM adalah unsur vital dalam proses produksi dan distribusi barang. Disisi lain, kenaikan harga BBM juga tidak dapat dihindari, karena membebani APBN. Sehingga Indonesia sulit untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, baik itu tingkat investasi, maupun pembangunan-pembangunan lain yang dapat memajukan kondisi ekonomi nasional.

Dengan naiknya tingkat inflasi, diperlukan langkah-langkah atau kebijakan-kebijakan untuk mengatasinya, demi menjaga kestabilan perekonomian nasional. Diperlukan kebijakan pemerintah, dalam hal ini Bank Sentral yakni Bank Indonesia untuk mengatur jumlah uang yang beredar di masyarakat. Jumlah uang yang beredar di masyarakat ini berhubungan dengan tingkat inflasi yang terjadi. Banyaknya uang yang beredar di masyarakat ini adalah dampak konkret dari kenaikan harga BBM.

Bank Indonesia selaku lembaga yang memiliki wewenang untuk mengatasi masalah ini, selain pemerintah tentunya, bertugas untuk mengatur jumlah uang yang beredar di masyarakat. Salah satu  langkah yang dilakukan untuk mengatasi inflasi ini adalah dengan mengatur tingkat suku bunga. Kebijakan menaikan dan menurunkan tingkat suku bunga ini dikenal dengan sebutan politik diskonto yang merupakan salah satu instrumen kebijakan moneter.

Dari latar belakang diatas, maka dalam makalah ini penulis akan membahas mengenai “Dampak Kenaikan Harga Bahan Bakar Minyak (BBM) Terhadap Tingkat Inflasi dan Perekonomian Indonesia”.

B.     Rumusan Masalah

Adapun masalah-masalah yang akan dibahas dalam makalah ini adalah mengenai dampak dari kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) terhadap perekonomian Indonesia, yang didalamnya juga berdampak pada tingkat inflasi. Masalah ini diambil karena kenaikan harga BBM dapat mempengaruhi kondisi perekonomian nasional. Dalam makalah ini, penulis merumuskan masalah sebagai berikut :

1.      Apa saja dampak dari kenaikan harga BBM?

2.      Bagaimana dampak kenaikan harga BBM terhadap inflasi dan perekonomian Indonesia?

3.      Bagaimana langkah yang ditempuh pemerintah untuk mengatasi inflasi yang disebabkan oleh kenaikan harga BBM?

C.    Tujuan Makalah

Dari masalah diatas, secara garis besar tujuan dari penyusunan makalah ini adalah untuk menjelaskan mengenai dampak dari kenaikan harga BBM. Adapun tujuan dari makalah ini adalah agar dapat mengetahui secara jelas mengenai :

1.      Dampak dari kenaikan harga BBM, baik itu dampak positif maupun dampak negatifnya.

2.      Dapat mengetahui mengenai dampak kenaikan harga BBM terhadap  inflasi yang akan terjadi.

3.      Mengetahui langkah-langkah pemerintah dalam mengatasi inflasi.

BAB II

LANDASAN TEORI DAN PERMSALAHAN

 A.Landasan Teori

            Landasan teori yang digunakan dalam makalah ini menggunakan teori-teori dasar dalam ekonomi. Teori-teori dasar tersebut terbagi menjadi dua golongan yaitu :

1.                 Teori Mikroekonomi

Dalam teori mikroekonomi ini menganalisis hal-hal seperti interaksi penjual dan pembeli di pasar barang, tingkah laku pembeli dan penjual dalam melakukan kegiatan ekonomi, dan interaksi penjual dan pembeli di pasaran faktor.

2.                 Teori Makroekonomi

Sedangkan dalam teori makroekonomi menganalisis aspek berikut seperti penentuan kegiatan perekonomian dan faktor-faktor yang mempengaruhinya, masalah inflasi dan pengangguran dan faktor yang menyebabkannya, dan bentuk-bentuk kebijakan pemerintah dalam menghadapi masalah-masalah ekonomi yang timbul.

B. Permasalahan

Berdasarkan rumusan masalah diatas dapat di paparkan melalui jawaban dibawah ini:

1. Apakah yang menjadi acuan pemerintah untuk meningkatkan harga BBM di Indonesia?

Duduk permasalahan terkait rencana kenaikan harga BBM ini sudah cukup jelas, yaitu terus meningkatnya harga minyak internasional. Asumsi harga minyak pada UU APBN 2012 adalah USD 90/barel, sementara harga WTIcrude oil per 27 Maret kemarin sudah melonjak hingga sekitar USD 107/barel. Hal ini berdampak pada peningkatan beban untuk subsidi pada fostur APBN, yang menurut pemerintah, dapat meningkatkan defisit anggaran sebesar 1% dari 2.2% menjadi 3.2%. Tentunya hal ini akan berdampak pada peningkatan dana tambahan untuk menambal defisit tersebut, yang pastinya akan dibiayai oleh utang. Terkait kenaikan harga minyak dunia tersebut, pada pembahasan APBN-P 2012 pemerintah juga hendak menaikkan asumsi harga minyak menjadi USD 105/barel.

2. Apakah pengaruh kenaikan BBM terhadap kondisi perekonomian rakyat Indonesia?

Ketika kebijakan sudah diambil, maka akan mempengarui beberapa aspek di dalamnya, meskipun hanya sedikit. Akan tetapi perekonomian rakyat Indonesia yang tergolong di dominasi menengah kebawah, akan merasakan pengaruh yang sangat tinngi. Dimana BBM merupakan salah satu banah utama untuk mata pencaharian mereka, jika BBM naik maka sejumlah barang- barang kebutuhan pokok pun juga akan meningkat.

Dari sektor ekonomi masyarakat, akan berdampak pada menurunya daya beli masyarakat karena kenaikan harga BBM maka akan dibarengi dengan kenaikan tarif listrik, transportasi dan berbagai jenis produk. Golongan masyarakat yang paling terkena dampaknya adalah masyarakat miskin. Kebijakan pemerintah dalam memberikan bantuan langsung tunai sangat bermanfaat bagi golongan ini. Setidaknya dalam  jangka pendek ekonomi mereka dapat terbantu. Selanjutnya anggaran tersebut harus mampu dipergunakan dalam meningkatkan ekonomi mikro. Kegiatan perdagangan untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri perlu ditingkatkan dan dipenuhi sehingga mengurangi impor, kemudian jika bisa produk kita di ekspor ke negara lain. Janganlah kita menjadi ketergantungan dengan barang impor terus.

3.  Apakah pengaruh kenaikan BBM terhadap kondisi sosial rakyat Indonesia?

Kemudian terkait dengan dampak sosial adalah adanya anggapan bahwa Pemerintah hanya mementingkan kepentingan kelompok asing dan golongan kaya yang hanya mencari keuntungan bahkan aspek sosial yang selama ini terabaikan seperti fasilitas jalan raya yang banyak berlubang, bangunan sekolah banyak yang rusak, belum lagi persoalan sampah yang menumpuk tidak dikelola mengancam kesehatan. Lambannya peran Pemerintah mengatasi aspek sosial ini akan menyulitkan pengambilan keputusan terkait kebijakan yang akan dibuat sehingga nantinya akan menjadi tidak optimal secara keseluruhannya. Ditinjau secara menyeluruh bahwa kehidupan masyarakat di kota dan daerah berbeda sehingga peran Pemerintah Pusat dan Daerah diharapkan dapat bersinergi dengan kondisi sosial yang nampak saat ini.

4. Apakah pengaruh kenaikan BBM terhadap kondisi politik rakyat Indonesia?

Dalam kehidupan politik yang sedang berkembang di masyarakat saat ini dilihat sebagai proses berjalannya demokrasi yang pluralis dengan beragamnya budaya dan suku telah membuat proses demokrasi di Indonesia dinilai sebagai suatu keberhasilan, namun masih terkendala dengan akses informasi yang memadai dan transparansi kinerja Pemerintah Pusat dan Daerah masih kurang memuaskan karena begitu banyaknya pejabat di Pemerintahan yang terjerat perkara hukum seperti korupsi, suap, dan kasus pidana lainnya. Pendapat publik terhadap kebijakan Pemerintah di DPR juga masih kurang memuaskan dengan masih banyaknya skandal anggota dewan yang terkait dengan korupsi, suap, bahkan opini publik banyak juga yang memberikan anggapan bahwa lembaga ini seolah tidak mewakili kepentingan rakyat tetapi telah menjadi mesin politik partai untuk meraih simpati rakyat guna pemilu selanjutnya namun tidak sedikit pula anggapan yang menilai bahwa anggota DPR adalah orang-orang yang cerdas, berintegritas dan akuntabel yang akan menjadi ‘pioneer’ untuk melakukan perubahan yang lebih baik bagi bangsa dan Negara Indonesia.

5. Apakah pengaruh kenaikan BBM terhadap kondisi pendidikan rakyat Indonesia?

Biaya pendidikan terutama pendidikan menengah atas dan pendidikan tinggi akan semakin meningkat. Jangkauan masyarakat ekonomi rendah akan sulit untuk melanjutkan pendidikan karena terbatasnya pendapatan dan harga yang semakin tidak terjangkau. Fasilitas sekolah yang terbatas dan bangunan yang rusak juga masih banyak. Belum lagi di beberapa daerah jumlah sekolah tidak sebanding dengan jumlah penduduknya. Kebijakan pemerintah dengan memberikan dana BOS adalah sudah tepat. Subsidi BBM dapat juga perlu diprioritaskan pada pembangunan sekolah, fasilitas sekolah dan beasiswa pendidikan tinggi bagi anak yang berprestasi. SDM berpendidikan adalah investasi bangsa Indonesia kedepannya.

Pemerintah semestinya menyiapkan perencanaan jangka panjang dalam menyiapkan sumber daya manusia sehingga bisa di latih mencapai tujuan tertentu. Seperti contohnya kalau ingin membuat mobil maka kirimlah orang dalam jumlah tertentu untuk belajar ke Negara maju. Selanjutnya setelah selesai pendidikan mereka diberikan fasilitas untuk mengembangkan kemampuanya hingga mampu membuat pabrik sendiri. Dengan demikian maka tidak akan rugi mengirim orang belajar. Kenyataanya dari tahun 1970, program beasiswa seperti ini tidak jelas alurnya sehingga tenaga ahli yang sudah datang tidak diberdayakan dengan baik.

6. Apakah pengaruh kenaikan BBM terhadap kondisi kesehatan rakyat Indonesia?

Sektor kesehatan akan terkena dampaknya dimana biaya kesehatan yang meningkat menyebabkan jangkauan layanan kesehatan menjadi sulit. Ekonomi masyarakat yang rendah biasanya berhubungan dengan kondisi sanitasi lingkungan yang tidak sehat. Meningkatnya kejadian gizi kurang dan gizi buruk akibat terbatasnya pendapatan. Hal ini perlu menjadi perhatian pemerintah selain hanya memberikan jaminan kesehatan masyarakat juga memberikan pembinaan kesehatan pada masyarakat. Peranan puskesmas sebagai ujung tombak kesehatan masyarakat harus dikembalikan peranan utamanya dala upaya pencegahan penyakit. Merevitalisasi program posyandu dalam membina kesehatan masyarakat dan mendeteksi secara dini tumbuh kembang anak.

7. Apakah pengaruh kenaikan BBM terhadap kondisi pendidikan rakyat Indonesia?

Dampak dari kenaikan BBM melalui kebijakan Pemerintah yang telah diantisipasi lebih dulu selain aspek sosial dan ekonomi juga dalam aspek politik yang dinilai akan menjadi pemicu aksi demonstrasi dari kalangan Mahasiswa, Lembaga Swadaya Masyarakat, bahkan dari kalangan pengamat ekonomi dan politik di berbagai tingkat masyarakat juga di lembaga dewan wakil rakyat. Dalam hal ini Pemerintah telah lebih dulu memberikan perhatiannya dengan penjelasan beserta alasan mengenai rencana kenaikan BBM pada 12 Novermber 2014 nanti, bahwa kenaikan BBM ini terkait dengan situasi global tepatnya kian memanasnya konflik politik di Timur Tengah antara Amerika Serikat, Israel dan sekutunya terhadap Republik Islam Iran sehingga lalu lintas perdagangan minyak dikawasan tersebut tepatnya selat Hormuz ditutup telah membuat harga minyak dunia naik. Pemerintah telah mensinyalir akan adanya penolakan dari berbagai lapisan masyarakat perihal kenaikan BBM ini dan mempersilahkan melakukan aksi penolakan namun himbauan Pemerintah agar tetap menjaga ketertiban dan tidak mengganggu kepentingan umum seperti perusakan bahkan tindakan anarkis lainnya yang dapat menciderai kehidupan demokrasi.

Partai PDIP yang saat ini sedang menjadi partai Pemerintah mengkhawatirkan adanya aksi unjuk rasa terkait masalah kenaikan BBM ini akan menjadi pemicu untuk menggulingkan Joko Widodo – Jusuf Kalla dengan cara-cara inkonstitusional namun begitu berbagai kalangan nampaknya tidak akan menggunakan isu kenaikan BBM ini sebagai isu politik yang justru eskalasi penolakannya akan lebih berbahaya dibandingkan isu kenaikan BBM. Padahal seharusnya Pemerintah dapat lebih mengedapankan opsi-opsi bagi kepentingan rakyat secara luas sehingga tidak menimbulkan pro-kontra diberbagai tingkatan masyarakat, karena kebutuhan hidup masyarakat saat ini saja sudah sulit ditambah akan naiknya harga BBM maka rakyat yang miskin akan tambah miskin dan rakyat yang kaya akan tetap kaya.

Indonesia memiliki banyak potensi sumber daya alam yang dapat dijadikan bahan bakar seharusnya Pemerintah fokus pada bagaimana mengembangkan potensi sumber daya alam tersebut sehingga persediaan energi dapat terbarukan dan dapat menyerap lapangan pekerjaan bagi masyarakat luas. Selama ini Pemerintah hanya fokus pada politik ditingkat pusat dengan isu demokrasi berkeadilan tetapi selama itu pula proses hukum di negeri ini banyak yang terabaikan dan pembangunan infrastruktur yang tidak optimal. Seolah kebijakan yang dibuat hanya untuk formalitas sebagai pembuat kebijakan yang hasil akhirnya justru soal berapa banyak perolehan hasil pemilu mendatang untuk mempertahankan suara pemilihan atau mungkin juga soal kebijakan ekonomi yang pro kepada pihak asing sehingga aspek sosial dan ekonomi rakyat menjadi terabaikan, terakhir ini terkait isu paham neo-liberal yang telah banyak mendapat sorotan dari berbagai pihak sebagai kapitalisme gaya baru dengan pasar bebasnya yang masih tetap mengabaikan kemiskinan dan pengangguran juga krisis ekonomi yang hanya dinilai sebagai komplemen dalam paham ekonomi kapitalisme.

Aspek hukum yang saat ini menjadi kontroversi mengenai soal Peraturan Mahkamah Agung (Perma) No 2 Tahun 2012 tentang Penyelesaian Batasan Tindak Pidana Ringan (Tipiring) dan Jumlah Denda dalam KUHP khususnya kenaikan nilai denda yang tercantum dalam Pasal 364 (pencurian ringan), 373 (penipuan ringan), 379 (penggelapan ringan), 384, 407, dan 482 KUHP yakni sebesar Rp250 menjadi Rp2,5 juta atau mengalami kenaikan sebesar 10.000 kali lipat. Tetapi ini tidak terkait dengan perihal kenaikan BBM namun cukup menjadi perhatian di kalangan praktisi hukum yang menilai Perma ini terlalu terburu-buru sehingga dikuatirkan akan menimbulkan masalah baru.

Selain hal diatas, pemerintah juga dapat melakukan perbaikan- perbaikan seperti:  Pertama memperbaiki fasilitas transportasi umum. Mayoritas masyarakat Indonesia menggunakan kendaraan pribadi dalam melaksanakan aktivitasnya. Hal ini tak pelak mengakibatkan konsumsi BBM melonjak. Pengurangan penggunaan kendaraan pribadi akan mengurangi konsumsi BBM secara signifikan. Namun, sayangnya hingga saat ini tidak ada transportasi umum yang cukup nyaman sehingga masyarakat beralih ke kendaraan pribadi. Mudahnya memperoleh kendaraan dan pajak barah mewah yang murah menjadikan para pejabat atau masyarakat menengah ke atas untuk memiliki kendaraan pribadi. Perlunya pengaturan kendaraan pribadi seperti di Jepang dapat mengurangi pemakaian BBM dan sarana angkutan umum dapat menjadi pilihan masyarakat.

Kedua Pemerintah harus melakukan efisiensi pada berbagai lini/pos pengguna APBN terutama biaya operasional dan belanja negara serta sarana prasarana pejabat yang dinilai terlalu mewah.

Ketiga menekan penguasaan migas oleh asing dan mengembalikannya ke dalam pengelolaan negara sesuai dengan amanatkan pasal 3 ayat (3) UUD 1945. Saat ini pihak asing sudah mengendalikan produksi dan penjualan minyak dari hulu hingga hilir, setidaknya 89% migas dikuasai oleh asing. Kondisi ini diperparah dengan izin pengelolaan sumur-sumur minyak seperti  Blok cepu yang dikendalikan oleh Exxon Mobil selama 30 tahun kedepan. Begitu juga sumur minyak yang tersebar di tanah air hampir semuanya dikendalikan oleh asing. Walupun dulu mantan Dirut Pertamina Wydia Purnama pernah menentang kepemilikan asing dan mengatakan pertamina sanggup untuk mengelolanya namun naluri pemerintah untuk menggadaikan asset negara ini pada asing semakin kuat alhasil Wydia Purnama “disingkirkan” dari posisinya karena dinilai tidak mendukung kebijakan pemerintah.

Jika minyak bumi dikelola oleh BUMN maka keuntungan akan lebih dirasakan oleh masyarakat. Pengelolaan yang dominan oleh asing menandakan negara gagal dalam memanfaatkan SDA yang ada. Kenaikan harga BMM jelas tidak mensejahterakan rakyat, seharusnya pemerintah memikirkan solusi cerdas seperti negara penghasil minyak lainnya yang mengelola minyaknya dengan baik dan menjualnya lebih murah di dalam negeri. Sebut saja harga bensin di Arab Saudi  Rp 1.068,Bahrain Rp 2.403, Kuwait Rp 1.689, Iran Rp 979, Mesir Rp 2.848, Nigeria Rp 890, Qatar Rp. 1.958, Turmekistan Rp 750, bahkan Venezuela menjual hanya Rp 495. Bayangkan negara penghasil minyak sendiri tapi harga BBM melambung tidak sesuai dengan ekonomi masyarakat,

Keempat hal penting yang perlu dilakukan pemerintah adalah mengoptimalkan upaya pemberantasan KKN. Praktek KKN sudah menjadi penyakit yang akut. Survei TII tahun 2011 menempatkan Indonesia negara terkorup ke 4 di dunia. Sungguh prestasi yang menyakitkan, oleh karena itu sudah saatnya hukuman mati dan pemiskinan bagi koruptor tanpa tanpa tebang pilih. Jika KKN di negeri yang kaya akan SDA ini teratasi penulis yakin masyakat akan sejahtera dan tidak akan ada gelombang penolakan terhadap kebijakan pemerintah.

BAB III

PEMECAHAN MASALAH

Pemecahan Masalah

1.       Dari sisi pelanggan

Daya beli pasti turun. Tapi ini sejenak, mungkin cuma 2 bulan. Karena pelanggan Indonesia tidak tahan untuk tidak membeli. Yang pasti terjadi pergeseran sementara, mungkin pelanggan kelas menengah mencari produk lebih murah namun kualitas masih bagus, tetapi pelanggan kelas bawah mencari yang paling murah. Pelanggan kelas atas yang tidak terpengaruh.

Pelanggan sedang sensitif harga, jadi maunya harga diskon terus. Jangan kaget, sebentar lagi banyak Promo “Harga Diskon”, “Beli 2 Gratis 1”, “Cuci Gudang”, “Harga Tidak Naik”. Psikologisnya selalu ingin mendapatkan harga termurah. Makanya biasanya banyak yang membuang barang lama dengan event diskon. Atau melabel dengan harga baru lalu di-diskon.

Pelanggan tetap maunya barang bagus, desain OK, model terbaru, tetapi harga maunya murah. Nah, produsen biasanya pandai mensiasasti situasi ini. Kita sebagai pedagang eceran, pasti masih punya peluang besar mendapatkan model-model terbaru dengan harga terjangkau.

Tidak ada toko yang tidak menaikkan harga, sehingga pelanggan pasti akan mendapatkan harga naik pada semua pedagang eceran. Artinya, potensi pelanggan pindah toko juga kecil. Jadi jangan takut kehilangan pelanggan. Membuat hati pelanggan lebih nyaman membeli dari kita lebih penting saat ini.

Saatnya menambah produk yang terjangkau. Ini hanya sebagai pancingan saja, supaya pelanggan merasa dapat membeli produk di toko kita. Padahal setelah melihat produk murah, biasanya tidak puas dengan kualitas produknya, ujung-ujungnya masih ingin beli yang agak mahal tapi bagus.

Yang kasihan adalah pelanggan yang memang benar-benar tidak mampu beli. Namun biasanya masih tetap ada peluang beli dengan terpaksa, yaitu pas lebaran. Untuk itu, penjual wajib menyediakan barang-barang lama atau yang tidak laku dengan harga super murah.

2.      Dari sisi produsen

Dari sisi produsen, yang pasti produksi tidak mungkin tutup. Produsen otomatis juga tidak langsung menaikkan harga, apalagi mempunyai stok lama bahan produksi. Produsen juga takut menaikkan harga, takut produksinya tidak terserap pasar. Jadi tidak mungkin semena-mena menaikkan harga.

Produsen pasti makin kreatif, mencoba memberikan nilai tambah produk dari aspek yang tidak menjadikan harga naik, seperti aspek desain, model dan aplikasi yang menarik. Karena mereka tahu, sebisa mungkin masih harus menyajikan produk yang terjangkau.

Produsen juga hati-hati dalam mengkomunikasikan harga ke pengecer. Produsen juga ingin membangun pengertian bersama, bahwa produsen dan pengecer harus bisa saling memahami dampak kenaikan harga.

Demikian juga pedagang bahan produksi, selama harga pabrik tidak naik, harga bahan juga cenderung tetap. Kalaupun naik pasti perlahan dan bertahap. Sektor hulu cenderung menaikkan harga bertahap.

3.      Dari sisi makro

Dampak kenaikan harga BBM adalah berantai. Semua kena dampaknya. Kenaikan harga terjadi di semua komoditas. Namun semua juga sedang menuju keseimbangan baru. Karena pada dasarkan ekonomi tidak akan berhenti. Inflasi juga pasti terjadi. Semua hanya ganti harga saja, namun akan ada shock, dan butuh waktu untuk pulih. Kenaikan harga BBM bukanlah Lonceng Kematian, hukumnya wajib masyarakat kecil harus bertahan.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A.    Simpulan

Berdasarkan uraian pada bab sebelumnya, penulis dapat mengemukakan simpulan dari masalah yang dibahas. Inflasi merupakan melemahnya atau menurunnya nilai mata uang karena banyaknya jumlah uang yang beredar dimasyarakat, atau suatau keadaan dimana terjadinya kenaikan harga-harga secara umum dan terjadi secara terus-menerus (continue).

Naiknya harga bahan bakar minyak (BBM) akan berdampak bagi masyarakat. Baik itu dampak positif maupun dampak negatif. Dampak yang signifikan akan terjadi pada tingkat inflasi dan pada kondisi perekonomian nasional. Dampak kenaikan harga BBM terhadap inflasi adalah akan terjadi kenaikan pada tingkat persentase inflasi. Jumlah uang yang beredar di masyarakat akan bertambah, dan akan berdampak pula pada harga berbagai jenis barang dan jasa. Kondisi perekonomian akan mengalami goncangan, ketidakstabilan akan terjadi. Iklim investasi akan menurun, sehingga berpengaruh pada jumlah pendapatan dan pengeluaran pemerintah. Kebijakan pemerintah untuk mengatasi inflasi adalah dengan kebijakan moneter. Seluruh instrumen kebijakan moneter efektif dalam mengurangi dan mengatasi inflasi.

B.     Saran

Sesuai dengan kesimpulan diatas, penulis merumuskan saran sebagai berikut.

1.      Pemerintah hendaknya memilih waktu yang tepat untuk mengeluarkan kebijakan menaikan harga bahan bakar minyak (BBM).

2.      Jika inflasi terjadi akibat dampak dari kebijakan pemerintah, diperlukan suatu langkah yang tepat dalam mengatasi inflasi yang terjadi.

DAFTAR PUSTAKA

Departemen Pendidikan Nasional. (2005). Kamus Besar Bahasa Indonesia.

            Jakarta: Balai Pustaka.

Hamid, Edi Suandi. (2000). Perekonomian Indonesia: Masalah dan Kebijakan

            Kontemporer. Jogjakarta: UII Press.

Jaka, Nur dkk. (2007). Intisari Ekonomi untuk SMA. Bandung: CV Pustaka

            Mandiri.

Mankiw, N. Gregory. (2006). Makroekonomi Edisi-6. Jakarta: Erlangga.

Rosyidi, Suherman. (2009). Pengantar Teori Ekonomi: Pendekatan Kepada Teori

            Ekonomi Mikro dan Makro. Jakarta: Rajawali Pers.

Samuelson, Paul A. dan William D. Nordhaus. (1986). Ekonomi Edisi Ke-12.

            Jakarta: Erlangga.

Wahyuningsih, Endang. (2012). Dampak Kenaikan Harga Minyak Terhadap

Kondisi Ekonomi Indonesia.

[Online]  http://www.wealthindonesia.com/wealth-growth-and-accumulation/dampak-kenaikan-harga-minyak-terhadap-kondisi-ekonomi-indo.html.

HUKUM INTERNASIONAL MASALAH TENTANG LAUT CHINA SELATAN

ADEO VICTOR GRESSANDY

2014-050-193

HUKUM INTERNASIONAL

ASEAN Terbelah Digoyang Sengketa Laut China Selatan

Kegagalan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN di Kamboja bulan Juli 2012 yang lalu untuk menentukan komunike bersama terhadap China terkait dengan sengketa wilayah Laut China Selatan memperlihatkan persoalan kian memanas. Penyelesaian ke tataran diplomasi masih belum menunjukkan titik terang. Sengketa tersebut bahkan telah membelah sikap negara-negara ASEAN.

Kegagalan menghasilkan komunike bersama merupakan peristiwa pertama kalinya dalam 45 tahun keberadaan perhimpunan Asia Tenggara itu. Hal itu menunjukkan betapa China sudah demikian besar memainkan pengaruh mereka kepada sejumlah anggota ASEAN yang tidak terlibat sengketa.

Sebaliknya, negara yang bersengketa dengan China–Filipina, Vietnam, Malaysia, dan Brunei–merasa ditinggalkan sesama anggota ASEAN. Padahal, keempat negara itu berharap ada sikap tegas dan kecaman ASEAN terhadap sikap agresif China di wilayah sengketa.

Kamboja yang menjadi tuan rumah bersikap jauh dari harapan. Phnom Penh justru menolak tindakan-tindakan yang dinilai dapat memicu kemarahan China. Tidak mengherankan bila Filipina langsung menuding Kamboja yang kukuh menentang setiap pernyataan keras itu sebagai biang kegagalan tersebut.

Sebaliknya, Menteri Luar Negeri Kamboja Hor Namhong menyangkal tudingan itu. Dia menyatakan kegagalan tersebut adalah kegagalan bersama ASEAN.

Sekretaris Jenderal ASEAN Surin Pitsuwan tidak bisa menyembunyikan kekecewaan yang mendalam terhadap kegagalan itu. “Kami membutuhkan waktu untuk pulih,” ungkapnya seperti dikutip Wsj.com. “ASEAN harus belajar untuk mengonsolidasi dan mengoordinasikan sikap jika ingin terlibat dalam komunitas global.”

Kekecewaan serupa ditunjukkan Menlu RI Marty Natalegawa. Dia bahkan sempat mengatakan kegagalan itu sangat tidak bertanggung jawab setelah KTT berakhir, Jumat (13/7/12). Namun, dia kemudian menyangkal telah terjadi perpecahan di antara anggota.

Menurut Marty, pertemuan itu telah menginspirasinya untuk terus mendorong pemberlakuan ASEAN Code of Conduct (CoC) mengenai sengketa Laut China Selatan. “Ini akan membuat saya semakin bertekad untuk mendorong CoC sehingga semua menjadi semakin kontekstual,” ungkapnya.

“Sekalipun ada insiden ini, kita harus tetap memiliki tujuan. Kita harus terus maju dan bukan terpinggirkan oleh insiden ini,” tegas Marty.

Kawasan Laut China Selatan yang disengketakan diperkirakan memiliki cadangan kandungan minyak sebanyak 30 miliar metrik ton dan 16 triliun meter kubik gas. Menurut kantor berita China Xinhua, jumlah itu sama dengan sepertiga cadangan gas dan minyak China.

Karena itu, tidak berlebihan bila ‘Negeri Tirai Bambu’ yang dikenal haus akan energi itu berkeras mengklaim hampir seluruh kawasan Laut China Selatan. Klaim China termasuk perairan yang berada di dekat negara-negara tetangga mereka.

Di sisi lain, Filipina mengatakan wilayah yang disengketakan berada dalam zona eksklusif ekonomi mereka, yang berjarak 200 mil laut dari bibir pantai.

Filipina bersama Vietnam menolak peta wilayah perairan yang dikeluarkan China sebagai basis bagi pengembangan bersama kawasan itu.

Mereka gencar mencari penyelesaian masalah itu di tingkat regional, terutama dengan dukungan Amerika Serikat (AS), sekutu Filipina yang juga memiliki kepentingan besar di wilayah tersebut.

Menlu AS Hillary Clinton mendesak setiap negara untuk membuat klaim wilayah mereka berdasarkan Hukum Laut PBB. Namun, China menolak usulan itu karena bisa dipastikan mereka bakal kehilangan banyak klaim wilayah.

Kawasan laut china selatan yang kaya akan sumber daya alam

Dipertanyakan

Pakar ASEAN dari University of New South Wales, Carlyle Thayer, menilai kegagalan menghasilkan komunike membuat komitmen ASEAN patut dipertanyakan.

“ASEAN merupakan penjaga otonomi regional Asia Tenggara dengan menerapkan perlindungan dari masuknya kekuatan-kekuatan besar. Namun (kegagalan) ini menunjukkan China mencoba memecah perlindungan itu dan memengaruhi satu negara tertentu. Ini akan memengaruhi setiap persolan yang mulai menyentuh negara China,” jelas Thayer.

Ia mengatakan persoalan itu juga menunjukkan perpecahan di antara negara-negara anggota ASEAN. Perpecahan tersebut antara negara-negara yang bersengketa dengan China dan negara yang mengandalkan perdagangan dan ekonomi dengan China. Meski secara tidak langsung menyebut satu negara, Kamboja diketahui menerima ratusan juta dolar AS dari China dalam bentuk pinjaman lunak dan investasi.

Para analis mengatakan kegagalan ASEAN menghasilkan komunike bersama justru menguntungkan Beijing. “Negara-negara Asia Tenggara harus menghasilkan sikap bersama,” ungkap Dan Blumenthal, Direktur Kajian Asia dari American Enterprise Institute, sebuah lembaga kajian konservatif. “Sekali lagi mereka mengalami kegagalan, itu merupakan kemenangan bagi China.”

Associate Professor Robert C Beckman, Direktur Centre for International Law di National University, Singapura, menilai perselisihan di antara negara-negara ASEAN mengenai komunike tersebut bakal mempercepat prospek tercapainya kesepakatan mengenai code of conduct, sebab China merasa tidak semua negara ASEAN menentang mereka.

“Yang menjadi persoalan utama ialah apakah ASEAN dapat mencapai konsensus dan tetap bersatu dengan prinsip-prinsip mereka selama negosiasi dengan China,” ungkapnya.

Kepulauan spratly, salah satu wilayah sengketa di laut china selatan

Kemunduran AS

Menurut Blumenthal, untuk menghasilkan komunike bersama, AS sebagai negara adidaya dan memiliki kepentingan sangat besar di Laut China Selatan harus merangkul negara-negara yang selama ini dalam pelukan China, seperti Kamboja.

Menurut dia, Kamboja memiliki hubungan sangat erat dengan China yang gencar mengucurkan bantuan dana dan infrastruktur. “Jika China membeli Kamboja, kita harus bekerja keras untuk bisa menghentikannya,” ungkap Blumenthal.

Kegagalan ASEAN menghasilkan komunike bersama tidak bisa dimungkiri merupakan kemunduran bagi AS dalam upaya mereka meningkatkan pengaruh di kawasan Asia Pasifik dan menjadikan Asia Tenggara sebagai benteng untuk membendung pengaruh China. Kegagalan itu terjadi di depan mata AS sendiri, yang hadir dalam pertemuan dengan diwakili Menlu AS Hillary Clinton.

“AS akan sangat kecewa ASEAN gagal mencapai kesepakatan mengenai persoalan ini,” ungkap Ian Storey, analis senior di Institute of Southeast Asian Studies di Singapura.

“Namun, tentu saja mereka tidak bisa mengungkapkan secara terang-terangan setelah berusaha keras mendesak semua pihak untuk duduk bersama membahas persoalan itu,” ungkapnya.

Kepentingan AS di Laut China Selatan terkait dengan kebebasan pelayaran di perairan seluas 1,2 juta mil persegi yang menghubungkan Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Setiap tahun, nilai perdagangan yang melintasi perairan tersebut mencapai US$5,3 triliun.

Dari jumlah itu, sekitar US$1,2 triliun merupakan nilai perdagangan AS. Banyak pengalihan kapal kargo di wilayah tersebut. Jika terjadi konflik di Laut China Selatan, itu akan menimbulkan dampak ekonomi yang sangat besar.

Babak Baru Perang Laut China Selatan

Selain Republik Rakyat China dan Taiwan, empat negara ASEAN turut memperebutkan wilayah laut china selatan, yaitu Vietnam, Filipina, Malaysia, dan Brunei Darussalam. Fokus sengketa adalah Kepulauan Paracel dan Spratly.

Sejarah membuktikan, sengketa Laut China Selatan berpotensi menjadi perang. Tahun 1974, China dan Vietnam berkonflik di Paracel, padahal sebelumnya mereka tenang menduduki bagian masing-masing di kepulauan itu. Menurut BBC, konflik itu menewaskan lebih dari 70 tentara Vietnam dan 18 tentara China.

Setelah perang itu, China menguasai Paracel. Juni lalu China membangun kota Sansha di Provinsi Hainan dan memasukkan Paracel sebagai bagian kota tersebut.

Pada tahun 1988 kedua negara itu berkonflik lagi, kali ini di Kepulauan Spratly, tepatnya di Karang Johnson. China memenangi konflik ini dan 60 orang tewas di pihak Vietnam.

Bila dibandingkan dengan kedua konflik ini, perselisihan antara Filipina, baik dengan China, Vietnam, maupun Malaysia, tergolong minor.

Saling Klaim

Klaim wilayah, China memotong ZEE Indonesia

China mendeklarasikan memiliki bagian terbesar teritori Laut China Selatan, mencakup ratusan kilometer di selatan dan timur Hainan, provinsi paling selatan negara itu. China mengklaim berhak berdasarkan sejarah berusia dua ribu tahun yang menyatakan Paracel dan Spratly sebagai bagian integral bangsa China. Pada tahun 1947 China menerbitkan sebuah peta yang memerinci klaim wilayahnya, tentu saja menyertakan kedua kepulauan tersebut.

Taiwan, yang memiliki nama resmi Republik China, juga mengklaim Paracel dan Spratly sebagai bagian teritorinya dengan alasan historis yang sama.

Vietnam jelas menentang klaim peta China tersebut. Vietnam berpendapat China tidak pernah menyatakan kedaulatannya di kedua kepulauan tersebut sebelum tahun 1940-an. Sama seperti China dan Taiwan, Vietnam bersikeras Paracel dan Spratly ada di teritorinya. Vietnam menyatakan memiliki dokumen-dokumen yang membuktikan telah berkuasa di Paracel dan Spratly sejak abad ke-17.

Sedangkan Filipina hanya menginginkan Spratly. Yang kerap menjadi sengketa adalah Beting Scarborough, berjarak 160 km dari pulau terluar Filipina dan sekitar 800 km dari daratan terdekat China.

Filipina bersenjatakan Konvensi PBB tentang Hukum Laut yang menetapkan zona ekonomi eksklusif tidak boleh melebihi 200 mil laut (sekitar 321 km) dari garis pangkal pengukuran lebar laut teritorial.
Sama-sama memakai senjata Konvensi PBB tersebut, Malaysia dan Brunei Darussalam mengklaim memiliki beberapa pulau kecil di gugus Spratly.

Militer Malaysia telah menduduki tiga pulau kecil di gugus kepulauan tersebut, sedangkan Brunei menyatakan memiliki bagian terselatan Spratly.

Sumber Daya Alam

Alasan utama sengketa perebutan wilayah Laut China Selatan adalah kandungan gas alam dan minyak buminya. China menerbitkan estimasi tertinggi, menyatakan Paracel dan Spratly mungkin mengandung 213 miliar barel minyak bumi. Angka ini sekitar tujuh kali lipat perkiraan para peneliti Amerika Serikat.

Gas alamnya pun melimpah. Menurut Administrasi Informasi Energi Amerika Serikat, Laut China Selatan memiliki sekitar 25 triliun meter kubik gas alam, sama besar dengan cadangan gas alam Qatar.

Belum lagi kekayaan ekosistem perairannya. Selain itu, lebih dari 50 persen perdagangan dunia melewati Laut China Selatan. Lokasinya pun strategis untuk pos pertahanan militer.

Akhir Februari lalu Filipina mengundang perusahaan-perusahaan asing untuk berinvestasi melalui eksplorasi minyak bumi di lepas pantai Laut China Selatan. Izin eksplorasi direncanakan diberikan kepada 15 blok, tiga di antaranya ada di wilayah sengketa. China menyatakan tindakan Filipina tersebut ilegal karena tanpa izin mereka.

Urusan tuduh-menuduh bukan hal baru dalam sejarah sengketa Laut China Selatan. Tahun lalu Filipina menuduh China masuk tanpa izin ke wilayah perairannya dan mencoba mengganggu sebuah eksplorasi minyak bumi lepas pantai di dekat Pulau Palawan. Filipina juga menuduh China mencoba membangun pertahanan militer di Spratly.

Vietnam juga pernah menuduh China mencoba menyabotase dua operasi eksplorasi Vietnam. Tuduhan ini memicu protes anti-China di jalan-jalan di Hanoi dan Ho Chi Minh. Sebaliknya, China menuduh Vietnam memprovokasinya karena pernah melakukan latihan menembak di salah satu pesisirnya.

Campur Tangan Internasional

China berusaha bernegosiasi dengan negara-negara lain yang menginginkan kedaulatan di Laut China Selatan. Namun China cenderung ingin bersepakat di belakang layar, yang kemudian ditentang pihak seberang meja dengan membawa isu ini ke mediasi internasional.

Salah satu hasil mediasi internasional adalah Konvensi PBB tahun 1982 yang mencantumkan kesepakatan berisi kerangka solusi. Saat dipraktikkan, konvensi itu malah memicu salip-menyalip pengakuan kedaulatan. Konvensi itu juga tidak berpengaruh apa-apa terhadap klaim historis China dan Vietnam atas Paracel dan Spratly.

Pada 4 November 2002, ASEAN dan China juga mendeklarasikan kesepakatan kode etik, salah satunya menyelesaikan sengketa tanpa ancaman atau penggunaan senjata.

Filipina dan Vietnam juga telah mempunyai perjanjian bilateral dengan China, namun perjanjian itu hampir tidak berpengaruh dalam menyelesaikan sengketa di Laut China Selatan.

Selain keenam negara yang bersengketa, Amerika Serikat juga punya kepentingan di laut tersebut. Kepentingan ini berhubungan dengan fakta Laut China Selatan merupakan jalur pelayaran lebih dari setengah perdagangan dunia.

Ada pula kepentingan militer, sehingga tak heran Amerika Serikat menempatkan pos militernya di sana. Walau menyatakan akan bersikap netral, ternyata Paman Sam memberikan bantuan militer kepada sekutu lamanya, Filipina.

Laut China Selatan bisa jadi akan perang. Bulan lalu, China menyatakan telah memulai patroli laut yang siaga perang. Tindakan ini untuk menentang sebuah hukum Vietnam yang mendeklarasikan kedaulatan Vietnam atas Paracel dan Spratly.

Kepentingan Amerika Serikat di Laut China Selatan

Wilayah sengketa laut china selatan

Perjalanan 11 hari Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Hillary Rodham Clinton ke enam negara Asia menunjukkan kuatnya keinginan AS mempertahankan dominasi mereka di Asia Pasifik. AS ingin memperlihatkan dirinya sebagai penengah dalam penyelesaian ketegangan di Laut China Selatan.

Isu Laut China Selatan menjadi tema pembicaraan yang dibawa Hillary setiap kali mendarat di negara yang ia kunjungi. AS seakan menjadi negara yang bijak untuk meminta negara-negara yang bersengketa untuk tidak menggunakan kekuatan militer dalam menyelesaikan konflik wilayah di kawasan itu.

Ketegangan di Laut China Selatan meningkat karena negara-negara di sekitar kawasan itu saling mengklaim wilayah mereka. Kita melihat bagaimana ketegangan yang terjadi antara Filipina dan China, China dan Jepang, China dan Vietnam, dan banyak lagi.

Kawasan Laut China Selatan bukan hanya strategis dalam lalu lintas laut, tetapi juga kaya dengan sumber daya alam. Itulah yang membuat semua negara saling mengklaim wilayah karena ada potensi ekonomi yang luar biasa di kawasan itu.

Secara ekonomi dan militer memang China dianggap sebagai negara yang paling superior dalam perebutan wilayah di Laut China Selatan itu. Semua negara sungguh khawatir jika sampai persoalan itu tidak bisa diselesaikan secara damai, maka China akan bisa mendominasi.

Bagi AS sendiri persoalannya bukan sekadar China dikhawatirkan akan bisa menguasai wilayah tersebut. Yang lebih ditakutkan AS akan pengaruh China yang akan semakin menguat dan secara perlahan akan menggeser dominasi AS sebagai penguasa dunia.

Untuk itulah AS mencoba turut campur dalam penyelesaian sengketa yang terjadi di kawasan Laut China Selatan. AS bukan hanya ingin mengirimkan pesan bahwa mereka masih hadir di kawasan itu, tetapi sekaligus menekan China agar tidak berbuat macam-macam.

Upaya untuk mengimbangi pengaruh China memang menjadi strategi global AS. Langkah itu tidak hanya dilakukan melalui jalur diplomasi, tetapi juga dengan menggunakan kekuatan militer. AS terus memperkuat keberadaan militer mereka di kawasan Asia Pasifik.

Salah satu yang menjadi bagian dari strategi global mereka adalah penempatan pasukan marinir di Darwin, Australia. Keberadaan pasukan khusus Angkatan Laut AS di utara Australia bukan untuk mengancam Indonesia, tetapi untuk memberikan pesan kepada China bahwa mereka masih menguasai kawasan Asia Pasifik.

Hillary Rodham Clinton (Menlu AS)

Dengan krisis ekonomi yang dihadapi AS, memang mereka tidak bisa serta merta membangun pangkalan militer di Asia Pasifik ini. Keberadaan pasukan marinir AS di Darwin sangatlah minimal dan tidak cukup untuk menggentarkan militer China.

Namun China sendiri belum berniat untuk melengkapi penguasaan ekonomi dengan kekuatan militer. China masih dalam proses untuk memperkuat perekonomian negara mereka dan menyejahterakan kehidupan rakyatnya.

Ketika ekonomi mereka semakin solid dan kehidupan rakyatnya semakin membaik, bukan tidak mungkin China akan juga memainkan kekuatan militernya. Kekuatan militer akan ditempatkan di wilayah-wilayah yang banyak kepentingan ekonomi mereka.

Sekarang ini perusahaan China mulai merambah dunia. Dengan kekuatan modalnya, China menancapkan kekuatan ekonominya. Kita lihat bagaimana Afrika sekarang ini didominasi oleh perusahaan-perusahaan China. Mereka menggeser negara-negara Eropa yang selama ini menjajah negara-negara di Benua Hitam tersebut.

Kecepatan penguasaan ekonomi China membuat AS gentar. Mereka baru tersadar bahwa China mampu membangun kekuatan ekonomi yang begitu cepat. Secara de facto, China boleh dikatakan sudah menjadi kekuatan ekonomi nomor satu di dunia menggantikan AS.

Inilah yang membuat AS kemudian bergerak cepat untuk tetap menancapkan pengaruhnya. AS tidak mau sampai tergeser sebagai penguasa dunia. Mereka ingin tetap dianggap sebagai penguasa tunggal dan juga polisi dunia.

Kunjungan tidak sampai 24 jam ke Jakarta merupakan bagian untuk mendapat dukungan politik dari Indonesia. Menlu Hillary ingin menyampaikan pesan kepada China bahwa mereka masih dianggap sebagai penentu di dunia dan mereka ingin membuktikannya dalam penyelesaian ketegangan di Laut China Selatan.

Isu bilateral seperti pemberian pesawat F-16 maupun masalah Papua hanyalah sekadar pemanis. Hillary tidak sedang membawa pesan tentang peningkatan hubungan kedua negara, tetapi lebih mencari kawan untuk menancapkan pengaruhnya di kawasan Asia Pasifik.